KALURAHAN PLERET

I. PERENCANAAN

1.1 ARAH & STRATEGI PEMBANGUNAN KALURAHAN

1.1.1. Arah pembangunan Kalurahan terkait aspek kebudayaan tercantum dalam Visi, misi, tujuan, sasaran, program pada dokumen Perencanaan Pembangunan Kalurahan

1.1.2. Strategi pembangunan Kalurahan memuat aspek-aspek dalam visi dan misi Desa/Kalurahan Mandiri Budaya (DMB). Kejelasan termuatnya strategi pencapaian sasaran dan tujuan dari Kebijakan Program DMB (Termuat dalam dokumen Perencanaan Kalurahan)

II. TATA KELOLA

2.1 PENERAPAN TATAKELOLA KALURAHAN

2.1.1. Penerapan Tatakelola Kalurahan yang baik dan menjamin pewujudan prinsip 1. kredibel; 2. transparan; 3. akuntabel; 4. bertanggung jawab; dan 5. Adil

2.1.2. Upaya kalurahan untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) Program Pembangunan meliputi:

2.2 SUMBER DAYA MANUSIA DAN SISTEM INFORMASI KALURAHAN

2.2.1.Kompetensi Sumber Daya Manusia (pamong desa, pengurus lembaga desa)

2.2.2.Sistem informasi Kalurahan (Website Kalurahan)

III. KEBUDAYAAN

3.1. ADAT & TRADISI

3.1.1. Potensi adat dan tradisi berupa:

3.1.2. Ketersediaan lembaga /organisasi pendukung kegiatan upacara adat.

Contoh : Lembaga Pengelola Desa Budaya, Lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME, dll.

3.1.3. Frekuensi pelaksanaan upacara adat dan Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan upacara adat

3.1.4. Dukungan masyarakat melalui berbagai kesepakatan dalam rangka pelestarian kegiatan upacara adat, Meliputi :

3.2. KESENIAN, PERTUNJUKAN & PERMAINAN TRADISIONAL

3.2.1. Potensi ragam/jenis seni pertunjukan/non pertunjukan

Jenis Seni Pertunjukan Kalurahan Pleret

3.2.2. Potensi ragam/jenis permainan tradisional yang masih dikenal masyarakat

Jenis Permainan Yang Masih ada di Masyarakat

3.2.3. Ketersediaan kelompok/ organisasi di bidang seni pertunjukan /non pertunjukan

3.2.4. Ketersediaan peralatan dan fasilitas pendukung kesenian

3.2.5. Frekuensi pelaksanaan pergelaran kesenian dan permainan tradisional

3.2.6. Partisipasi masyarakat dalam pergelaran kesenian - XXXXX -

3.2.7. Kegiatan latihan seni pertunjukan (Rupa, Sastra, Mocopat)

3.2.8. Dukungan masyarakat melalui berbagai kesepakatan bersama untuk melestarikan kesenian & permainan tradisional. Contoh : SK Kalurahan/Kelurahan yang mendukung pergelaran potensi kesenian kalurahan/kelurahan setiap setahun sekali , Surat keputusan yang menyatakan bahwa setiap pelaksanaan seni pertunjukan di lingkup desa mengutamakan kelompok seni pertunjukan yang ada di desa setempat

3.3. BAHASA, SASTRA & AKSARA

3.3.1. Potensi bahasa, sastra dan aksara berupa cerita rakyat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Contoh : cerita mengenai asal-usul desa, cerita tentang tokoh pepunden desa, dll.

3.3.2. Penguasaan dan penerapan bahasa jawa oleh warga dalam tata pergaulan masyarakat serta dalam kegiatan atau pertemuan warga.

Contoh : Penggunaan bahasa Jawa dalam kegiatan arisan ibu-ibu atau bapak-bapak, rembug warga, dll

3.3.3. Kelompok Mocopatan

3.3.4. Pemanfaatan Aksara Jawa sebagai penyanding aksara latin dalam penulisan nama jalan dan fasilitas umum

3.3.5. Kegiatan rutin masyarakat dalam rangka mengekspresikan bahasa, sastra, dan aksara Jawa.

Contoh : Lomba mocopat, geguritan, pidato bahasa Jawa, dll setiap peristiwa tertentu

3.3.6. Dukungan masyarakat melalui berbagai kesepakatan untuk melestarikan bahasa, sastra, dan aksara Jawa, Meliputi :

3.3.7. Lembaga pendidikan / pengembangan di bidang bahasa, sastra dan aksara

Contoh : Forum latihan bersama bahasa Jawa atau pranata adicara. Forum bedah karya sastra jawa

3.4. KERAJINAN, KULINER, DAN PENGOBATAN TRADISIONAL

3.4.1. Potensi kuliner, kerajinan, dan pengobatan tradisional berupa ketersediaan lembaga usaha di bidang kerajinan, kuliner, dan pengobatan tradisional. Catatan: kelompok usaha yang dimaksud adalah kelompok usaha yang berbasiskan pada komunitas seperti KUBE, UPPKS, KWT, Koperasi, dst.

3.4.2. Frekuensi kegiatan di bidang kerajinan, kuliner, dan pengobatan tradisional (proses produksi, pemasaran, dan kegiatan pendukung).

3.4.3. Partisipasi masyarakat pengembangan kerajinan, kuliner, dan pengobatan tradisional, meliputi :

3.4.4. Kemampuan hasil kerajinan, kuliner, dan pengobatan tradisional menembus pasar

3.4.5. Dukungan masyarakat melalui berbagai kesepakatan untuk melestarikan kerajinan, kuliner, dan pengobatan tradisional. Contoh : Kesepakatan untuk memprioritaskan hasil kerajinan lokal untuk perlengkapan /interior fasilitas umum tkt padukuhan/ kampung atau kalurahan/ kelurahan Kesepakatan untuk menanam pekarangan atau lahan kosong dengan apotek hidup (tumbuhan jenis obat-obatan)

3.5. TATA RUANG & ARSITEKTUR TRADISIONAL

3.5.1. Potensi penataan ruang dan bangunan serta warisan budaya dalam bentuk keberadaan potensi bangunan, situs warisan budaya atau petilasan

3.5.2. Pemakaian langgam arsitektur lokal pada bangunan baru, meliputi :

3.5.3. Dukungan masyarakat melalui berbagai kesepakatan dalam mempertahankan karakter lokal.

Contoh : Kesepakatan untuk mempertahankan karakter aristektur lokal dalam pembangunan bangunan baru. Kesepakatan untuk melaksanakan gotong- royong bersih lingkungan secara rutin

IV. KEPARIWISATAAN

4.1. PENGEMBANGAN DESTINASI

4.1.1. Potensi sebagai Desa Wisata: Terdapat daya tarik wisata (alam, budaya, dan buatan)

4.1.2. Aksesibilitas Desa Wisata

4.1.3. Fasilitas Desa Wisata sudah berkembang dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada di desa, meliputi:

1. Akomodasi: Desa wisata menyediakan berbagai jenis akomodasi seperti homestay, penginapan, dan villa yang dikelola oleh masyarakat dapat digunakan oleh wisatawan yang ingin menginap

2. Memiliki beberapa restoran atau warung makan yang menyajikan makanan khas daerah atau makanan tradisional setempat.

3. Pemandu wisata lokal tersedia di desa wisata untuk membantu wisatawan dalam mengenal lebih jauh tentang budaya dan kegiatan yang ada di desa tersebut.

4. Tempat parkir yang cukup dan aman tersedia di desa wisata untuk memudahkan wisatawan yang datang dengan mobil atau sepeda motor.

5. Toilet umum tersedia di desa wisata untuk kenyamanan wisatawan.

7. Terdapat souvenir Shop/ toko oleh-oleh yang menjual produk lokal atau hasil kerajinan tangan dari masyarakat setempat.

8. Pertunjukan Seni Budaya: Masyarakat desa wisata menampilkan pertunjukan seni budaya seperti tarian tradisional atau musik khas daerah untuk wisatawan yang datang.

4.2. PEMBERDAYAAN, PEMASARAN DAN KELEMBAGAAN

4.2.1. Pemberdayaan Masyarakat di Desa Wisata, meliputi :

1. Adanya peningkatan kapasitas masyarakat desa melalui pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan wisata, seperti pengelolaan homestay, pengelolaan kuliner lokal, dan lain-lain.

2. Partisipasi masyarakat desa dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan wisata, melalui pembentukan forum komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa atau instansi terkait.

3. Keterlibatan masyarakat desa dsebagai pelaku usaha dan menjalin kemitraan dalam mengembangkan produk wisata, sehingga dapat meningkatkan pemasaran produk wisata dan memperluas jangkauan pasar.

4. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan desa wisata

5. Adanya insentif atau dukungan keuangan kepada masyarakat desa yang aktif dalam pengembangan wisata, seperti pemberian modal usaha atau dukungan teknis.

6. Membangun jejaring dan kemitraan antara Desa Wisata dengan pelaku usaha di sekitar desa, sehingga dapat meningkatkan pemasaran produk wisata dan memperluas jangkauan pasar.

4.2.2. Pemasaran dan promosi Desa Wisata

4.2.3. Kelembagaan Desa Wisata dan Pokdarwis, meliputi :

V. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, MASYARAKAT MISKIN/RENTAN

5.1. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, MASYARAKAT MISKIN/RENTAN

5.1.1. Pemberdayaan perempuan melalui kelompok usaha: Terdapat kelompok usaha yang dikelola oleh dan beranggota para perempuan dari keluarga miskin/rentan miskin

5.1.2. Kapasitas modal usaha milik kelompok usaha beranggotakan para perempuan dari rumah tangga miskin/rentan miskin

5.1.3. Kepengurusan kelompok usaha beranggotakan para perempuan dari rumah tangga miskin/ rentan miskin

5.1.4. Kelengkapan administratif kelompok usaha beranggotakan para perempuan dari rumah tangga miskin/rentan miskin

5.1.5. Aktivitas Kegiatan kelompok usaha beranggotakan para perempuan dari rumah tangga miskin/rentan miskin

5.1.6. Pemasaran produk mayoritas anggota dan atau produk usaha kelompok beranggotakan para perempuan dari rumah tangga miskin/ rentan miskin

5.1.7. Keanekaragaman Produksi anggota dan atau produk usaha kelompok beranggotakan para perempuan dari rumah tangga miskin/ rentan miskin

5.1.8. Kemitraan kelompok usaha beranggotakan para perempuan dari rumah tangga miskin/retan miskin dengan pihak lain

5.2. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK, PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN KELOMPOK AFIRMASI

5.2.1. Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dan Satuan tugas perlindungan perempuan dan anak

5.2.2. Pengembangan lingkungan ramah anak (Kalurahan Ramah Anak)

5.2.3. Pengarusutamaan Gender

5.2.4. Atensi pada kelompok afirmasi dan Partisipasi kelompok afirmasi dalam perencanaan pembangunan kalurahan

5.2.5. Penguatan keluarga berencana dan pengendalian penduduk, sudah tersedia fasilitas pojok kependudukan: ruangan untuk data, informasi, konsultasi terkait Keluarga Berencana (KB)

5.2.6. Upaya penanganan dan penurunan angka stunting oleh Kalurahan, meliputi:

1. Kalurahan bekerjasama dengan puskesmas/bidan desa dalam dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan anak-anak (meliputi pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak serta pemberian suplemen zat besi dan vitamin A).

2. Kalurahan sudah bekerjasama dengan lembaga pangan, seperti Bulog dan Dinas Pertanian, untuk memperkuat program pengembangan pangan lokal dan peningkatan akses ke pangan bergizi.

3. Kalurahan melakukan penyuluhan dan edukasi: bagi masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang dan pola makan sehat bagi ibu hamil dan anak-anak.

4. Kalurahan dapat mengembangkan program pengawasan gizi dan kesehatan anak di wilayahnya, termasuk pemeriksaan status gizi secara rutin dan pemantauan pola makan anak.

5. Kalurahan memiliki program meningkatkan akses ke air bersih dan sanitasi yang layak bagi masyarakat, sehingga dapat mencegah penyebaran penyakit yang berdampak pada pertumbuhan anak.

6. Kalurahan memiliki program memperkuat pengembangan program-posyandu sebagai sarana pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak.

5.2.7. Upaya penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh Kalurahan, meliputi:

1. Kalurahan melakukan sosialisasi mengenai upaya pencegahan KDRT kepada masyarakat .

2. Kalurahan sudah memiliki atau menjalin kerja sama dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Pusat Krisis Perempuan (PKP), dan Rumah Sakit Jiwa, untuk memberikan akses ke layanan dukungan bagi korban KDRT dan keluarga.

3. Kalurahan sudah membentuk kelompok advokasi yang terdiri dari para aktivis, pelajar, dan tokoh masyarakat untuk memberikan dukungan hukum dan sosial bagi korban dan keluarga yang terdampak oleh KDRT.

4. Kalurahan mengembangkan peraturan lokal dan kebijakan untuk mengatasi masalah KDRT, seperti penyediaan tempat perlindungan sementara bagi korban KDRT dan mendorong pelaporan kasus KDRT.

5. Kalurahan memperkuat kontrol sosial dengan melibatkan pelajar, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda dalam kegiatan pengawasan dan pencegahan KDRT.

6. Kalurahan meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap kasus KDRT di wilayah mereka dengan melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah, seperti kepolisian dan Dinas Sosial.

Pembukaan kader penjegahan kekerasan dalam rumah tangga kalurahan pleret

VI. KEWIRAUSAHAAN & PENGEMBANGAN POTENSI SUMBERDAYA LOKAL

6.1 PENGEMBANGAN WIRAUSAHA BERBASIS POTENSI LOKAL

6.1.1. Pengembangan wirausaha berbasis potensi lokal: Terdapat kelompok usaha berbasis potensi sumberdaya lokal. Kelompok usaha yang dimaksud yang berbasis masyarakat seperti: Koperasi, G2R atau bentuk kelompok usaha lain tingkat kalurahan

6.1.2. Kapasitas modal usaha milik kelompok usaha berbasis potensi sumberdaya lokal

6.1.3. Kepengurusan kelompok usaha berbasis potensi sumberdaya lokal

6.1.4. Kelengkapan administratif kelompok usaha berbasis potensi sumberdaya lokal

6.2 PEMASARAN, KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN

6.2.1. Pemasaran dan promosi produk kelompok usaha berbasis potensi sumberdaya lokal

6.2.2. Kemitraan kelompok usaha berbasis potensi sumberdaya lokal

6.2.3. Pengembangan kelembagaan ekonomi kerakyatan berbentuk koperasi di Desa/Kalurahan sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui kegiatan ekonomi bersama.

1. Koperasi sudah berbadan hukum

2. Melakukan Rapat anggota tahunan (RAT) secara teratur sesuai aturan

3. Melakukan pendidikan dan pelatihan bagi anggota koperasi

4. Ada pengembangan produk dan layanan yang bervariasi sesuai potensi dan kebutuhan desa/kalurahan.

5. Sistem pengelolaan keuangan dan manajemen/organisasi sudah berjalan baik

6. Partisipasi masyarakat desa ikut menjadi anggota koperasi

VII. KEBENCANAAN & LINGKUNGAN

7.1. PENGURANGAN RESIKO DAN MITIGASI BENCANA

7.1.1. Perlindungan warga atas resiko bencana, Kalurahan sudah melakukan upaya pewujudan Kalurahan Tangguh Bencana yang meliputi:

1. Kalurahan memiliki kebijakan dan program terkait Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dalam perencanaan Kalurahan.

2. Pembentukan Kelompok Siaga Bencana oleh masyarakat untuk memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi risiko bencana.

3. Melakukan sosialisasi/ pelatihan dalam memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana.

4. Kalurahan sudah menyusun pengembangan Rencana Aksi yang berisi langkah-langkah konkret untuk menghadapi risiko bencana.

5. Kalurahan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menghadapi risiko bencana, seperti alat pemadam kebakaran, tangki air, & jalan evakuasi serta menyediakan tempat pengungsian yang aman dan nyaman bagi masyarakat yang terdampak bencana.

7.1.2. Upaya pengendalian kekeringan, banjir, longsor, abrasi, dan/atau intrusi air laut, yang dilakukan oleh Kalurahan dalam upaya mewujudkan Program Kalurahan Iklim/Program Kampung Iklim, meliputi:

1. Kalurahan melakukan identifikasi Risiko Iklim seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, dan intrusi air laut, dll.

2. Kalurahan menyusun dan merencanakan program yang sesuai untuk mengatasi risiko banjir/kekeringan/longsor/abrasi, dll.

3. Kalurahan/desa merencanakan dan membangun infrastruktur yang ramah lingkungan, seperti pengolahan air limbah, pembangunan drainase, tanggul/talud, pembangunan jalan yang ramah lingkungan, dan lain-lain.

4. Kalurahan melakukan penghijauan dengan menanam pohon dan memperbanyak tumbuhan hijau untuk membantu mengurangi polusi udara dan menyerap gas karbon dioksida.

5. Kalurahan/desa melakukan konservasi air dengan memasang pipa air hujan pada atap rumah dan menampungnya ke dalam wadah air, serta melakukan kampanye tentang pentingnya penghematan air.

6. Kalurahan/desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perubahan iklim dan cara mengurangi dampak negatifnya.

7. Kalurahan/desa menjalin kerjasama dengan pihak luar, seperti lembaga pemerintah, LSM, dan sektor swasta untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas program Kalurahan/Kampung Iklim.

7.2. PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

7.2.1. Pengelolaan lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan di Klaurahan, meliputi:

7.2.2. Kebersihan lingkungan Kalurahan dan Frekuensi pengelolaan kebersihan lingkungan, meliputi :

3. Kalurahan rutin melakukan sosilisasi/pertemuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan, termasuk melakukan pola hidup sehat.

4. Kalurahan melakukan deteksi kasus penyakit menular sejak dini, seperti melalui tes kesehatan, surveilans penyakit, dan pelaporan kasus. Hal ini penting untuk mencegah penyebaran penyakit menular ke wilayah yang lebih luas.

5. Kalurahan perlu melakukan penanganan kasus penyakit menular dengan cepat dan tepat. Hal ini meliputi isolasi kasus, pengobatan, dan perawatan kesehatan yang memadai.

6. Kalurahan sudah melakukan kerjasama atau berkoordinasi dengan pemerintah, lembaga kesehatan, dan lembaga lainnya dalam mengendalikan dan menangani penyakit menular meliputi penyediaan fasilitas kesehatan, anggaran, dan sumber daya manusia yang memadai.

7. Kalurahan menyediakan edukasi dan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat tentang cara mencegah dan mengendalikan penyakit menular melalui kampanye sosial, media sosial, dan penyediaan brosur atau leaflet.

VIII. KETENTRAMAN WARGA DALAM KE-BHINEKA TUNGGAL IKA-AN

8.1. TATA NILAI DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN KEAMANAN DAN KETENTRAMAN

8.1.1. Upaya/antisipasi terkait permasalahan Intoleransi karena perbedaan agama, budaya, ras, dll yang dapat berdampak negatif pada harmoni sosial masyarakat di Kalurahan, meliputi:

1. Kalurahan mengadakan pertemuan atau dialog antar kelompok yang berbeda untuk membangun pemahaman dan toleransi.

2. Kalurahan menyelenggarakan sosialisasi untuk memperkenalkan dan menghargai keberagaman, serta mempromosikan nilai-nilai toleransi dan keadilan.

3. Kalurahan mengadakan acara keagamaan bersama atau kegiatan sosial yang melibatkan semua kelompok, sehingga memperkuat persatuan dan kebersamaan.

4. Kalurahan membentuk kelompok Jaga Warga untuk mengatasi masalah dan mempromosikan toleransi.

5. Kalurahan menyusun regulasi/ aturan yang melindungi hak-hak individu dan mencegah diskriminasi dan intoleransi.

8.1.2. Upaya/antisipasi yang dilakukan Kalurahan terkait permasalahan/ penanganan Klithih, meliputi:

1. Kalurahan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat/ pelajar di wilayahnya mengenai bahaya dan dampak buruk dari praktik klitih.

2. Kalurahan membentuk kelompok advokasi yang terdiri dari pelajar, masyarakat, dan perwakilan pemerintah setempat untuk memberikan bantuan hukum dan sosial kepada korban dan keluarga yang terdampak oleh praktik klitih.

3. Kalurahan menyusun aturan dan bekerjasama dengan pihak kepolisian dan lembaga hukum setempat untuk menindak tegas praktik klitih yang merugikan masyarakat.

4. Kalurahan memperkuat kontrol sosial dengan membentuk kelompok masyarakat yang terdiri dari pelajar, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda untuk memantau dan melaporkan kejadian praktik klitih yang terjadi di wilayah kalurahan.

5. Kalurahan melakukan kampanye atau sosialisasi melalui media sosia, atau website kalurahan, dll untuk menyebarluaskan informasi tentang bahaya praktik klitih dan mengajak masyarakat/pelajar untuk tidak melakukan atau mendukung praktik tersebut.

6. Kalurahan bekerja sama dengan desa-desa lain untuk memperkuat kontrol sosial dan memantau adanya praktik klitih di wilayah sekitar.